Pemberian bantuan untuk daerah terpencil dan perbatasan harus mendapat perhatian khusus. Karena selama ini memang daerah perbatasan dan suku terasing jarang mendapat kunjungan  sehingga data-data orang miskin tidak ada.

“ Yang saya amati,  aparat tidak mau mengunjungi daerah-daerah terpencil dan pedalaman. Akibatnya data tidak ada sehingga bantuanpun tidak disalurkan, dan ada warga yang meninggal karena kelaparan.  Ini jelas  tidak kita harapkan,” tandas anggota Komisi VIII DPR Muhammad Syafi’I saat dihubungi, Selasa (10/3).

Hal itu dikatakannya sehubungan meninggalnya 11 orang suku anak dalam Jambi dalam tiga bulan terakhir. Mereka tinggal di hutan penyangga belahan timur Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) Sarolangon, Jambi, diduga karena kelaparan dan penyakit.

Menurut politisi Gerindra ini, dalam beberapa kali rapat kerja dengan Kemensos dan Kemenkes, pihaknya meminta agar validasi data  orang-orang yang layak mendapatkan anggaran (bantuan) harus terus di update. “ Sesuai UU validasi data itu minimal di update dua tahun sekali. Mereka tidak didata tetapi dipanggil ke kelurahan untuk menerima bantuan secara tiba-tiba,” ungkapnya.

 Bahkan lanjutnya, data yang digunakan Kemensos  untuk pemberian bantuan sekarang, menggunakan data tahun 2011. “ Ini sudah melanggar Undang-Undang, kalau datanya saja sudah salah, pasti penyaluran bantuannya tidak tepat,” tegas politisi asal Sumut ini .

Ia menekankan kembali, jika masih terjadi validasi data yang tidak benar, maka akan menyebabkan penyaluran bantuan yang tidak benar juga. Penyaluran bantuan  harus membuat mereka lebih mandiri, sehingga jika bantuan telah diberikan dan diterima harus ada pengawasan, monitoring dan evaluasi apakah bantuan itu menjadi pembawa perubahan, kemiskinan menjadi berkurang ataukah menjadi bertambah miskin.

 Ke depan, ia harapkan validasi data berdasarkan undang-undang dengan tenggang waktu dua tahun sekali, sehingga kecil kemungkinan nanti warga kita tidak terdata dan tidak mendapatkan bantuan. Ketika ditanyakan apakah Komisi VIII bisa mengagendakan kunjungan ke suku-suku terpencil di pedalaman, tokoh masyarakat Sumut yang akrab dipanggil Romo ini mengatakan, “ Menjadi saran bahwa ada kunjungan kerja ke daerah pedalaman dalam agenda Komisi VIII DPR pada masa sidang III tahun 2014/2015 mendatang”. (mp, ss), foto : andri/parle/hr.